Demi Kemajuan Pelayanan Kemenag Kota Padang, Kasi PAI Sosialisasi di MIN 4 Kota Padang

 

Padang, humas — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi publik, khususnya melalui media sosial (Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, Twitter, Google Map), Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang terus melakukan upaya pembenahan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Kota Padang pada Rabu, 28 Mei 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh MIN 4 Kota Padang dan menghadirkan Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag Kota Padang, Aris Junaidi, sebagai narasumber utama. Dalam penyampaiannya, Aris Junaidi menekankan pentingnya sinergi antara Kemenag dan masyarakat dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ini kita perlu bekerja sama di lingkungan Kemenag Kota Padang dan masyarakat, agar tujuan dan target dapat dicapai” ujar Aris di hadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan MIN 4 Kota Padang.

Menurut Aris, media sosial menjadi sarana penting dalam menyampaikan informasi yang transparan, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelolaan media sosial di satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag menjadi salah satu prioritas.

Sementara itu, Kepala MIN 4 Kota Padang, Desniwati, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung penuh program Kemenag Kota Padang. “MIN 4 Kota Padang siap menyukseskan program Kemenag Kota Padang,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenag Kota Padang dalam membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari praktik korupsi. Harapannya, melalui sosialisasi dan kolaborasi dengan satuan pendidikan, semangat integritas dapat menyebar lebih luas hingga ke tingkat akar rumput.

Dengan kegiatan seperti ini, Kemenag Kota Padang menegaskan bahwa transformasi layanan publik tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga pendidikan sebagai mitra strategis.(dpr)