Transparansi Aset & Kinerja: Kemenag Padang Evaluasi BMN dan PPPK-CPNS di MIN 4

 

Padang, humas – Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Kota Padang menjadi lokasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Negara (BMN) serta Penilaian Kinerja PPPK dan CPNS yang dilakukan oleh Tim Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola aset negara berjalan optimal sekaligus melakukan evaluasi kinerja aparatur baru di lingkungan madrasah Selasa (16/9).

Ketua Tim Monitoring BMN, Farhan Furqani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin Kemenag Kota Padang untuk menertibkan administrasi BMN dan menilai sejauh mana pemanfaatan sarana prasarana di madrasah. “Kami ingin memastikan semua barang milik negara di lingkungan madrasah tercatat dengan baik dan digunakan sesuai fungsinya,” ujarnya.

Sementara itu, Desniwati, Kepala MIN 4 Kota Padang, menyampaikan apresiasi atas kegiatan monitoring tersebut. Menurutnya, evaluasi ini memberikan manfaat besar bagi pihak madrasah untuk memperbaiki tata kelola aset dan meningkatkan kinerja pegawai. “Kami sangat terbantu dengan adanya arahan langsung dari tim Kemenag. Hal ini menjadi dorongan bagi kami untuk lebih disiplin dalam pengelolaan BMN sekaligus memacu para PPPK dan CPNS dalam melaksanakan tugasnya,” kata Desniwati.

Dalam kesempatan yang sama, Fadil Idensia, selaku operator BMN di MIN 4 Kota Padang, turut mendampingi proses pengecekan administrasi dan inventarisasi barang. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti setiap masukan dari tim monitoring demi penyempurnaan data dan pengelolaan aset.

Selain evaluasi BMN, tim Kemenag juga melaksanakan penilaian kinerja terhadap PPPK dan CPNS yang bertugas di MIN 4 Kota Padang. Adapun pegawai yang dinilai di antaranya Yuli Amdani, Zulfitria, Aisy, dan Marila. Proses penilaian ini mencakup kedisiplinan, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kegiatan yang berlangsung satu hari penuh ini menjadi bagian penting dari komitmen Kementerian Agama Kota Padang untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan madrasah. (dpr)